Berita Analisa Terkini - Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, Ali Mukartono mengungkapkan eksekusi penempatan Ahok ke Lembaga Pemasyarakatan bisa dilakukan usai penetapan dikeluarkan PN Jakarta Utara.
Hal tersebut disampaikan Ali saat dikonfirmasi mengenai rencana eksekusi terhadap Ahok yang saat ini telah menjadi terpidana, menyusul pencabutan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia cuma mengutarakan eksekusi Ahok merupakan kewenangan majelis hakim PN Jakut.
Saat ini Ahok berada di Rutan Mako Brimob, Depok, Jabar sejak 9 Mei 2017. Majelis hakim pada saat itu menghukumnya 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penistaan agama. Penasehat hukum Ahok beserta keluarga juga akhirnya membatalkan permohonan banding yang diajukan Ahok sebelumnya.
Pada sisi lain, jaksa Ali menyebutkan pihaknya merasa permohonan banding tidak bermanfaat sehingga akhirnya diputuskan untuk dicabut. Alasannya berjuang untuk manfaat. Sudah tidak ada manfaatnya lagi jaksa banding.
Dia menjelaskan jaksa mengajukan banding karena pihak terdakwa sudah lebih dulu mengajukan upaya hukum banding. Tapi begitu terdakwa mencabut banding, jaksa juga mempertimbangkan langkah yang sama.
Menurut Ali, jika majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan hukuman kepada terdakwa lebih ringan atau lebih berat, maka jaksa tidak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan seperti kasasi. Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung menyebutkan hal itu sesuai aturan yang tertuang dalam pasal 143 UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Berita Analisa Terkini)
