Kenapa Fadli Zon tidak terima DPR dijadikan lembaga terkorup hasil survei GCB ?

Berita Analisa Terkini - Hasil survei dari Global Corruption Barometer yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakayat ( DPR ) merupakan lembaga terkorup di Indonesia pada tahun 2016.

Terkait dengan hasil survey tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku belum tahu apakah survei yang dilakukan hanya di dasar pemberitaan di media masa atau melalui proses investigasi hingga ke sistem dan mekanisme yang ada di suatu lembaga.

"Jadi kalau kita ingin mengali lebih seperti yang telah saya katakan tadi, potensi terbesar adalah lembaga yang memiliki anggaran yang besar yaitu di eksekutif dan bukan legislatif", kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ( 7/3/17).

Dirinya juga menambahkan jika dilihat dari porsi anggaran, DPR justru hanya mendapatkan sedikit porsi dan tidak sperti eksekutif. sekalipun penggunaan anggaran oleh eksekutif juga dilakukan atas dasar dari persetujuan DPR.

"Kami hanya ingin memberikan kepada pihak pemrintah sebagai pengguna anggaran. kami tidak tahu lagi penggunaan anggaran pemerintah secara detail", kata Fadli.

"Kalau kita lihat dari porsi anggaran, DPR kan yang paling kecil sebetulnya menggunakan anggaran APBN. hanya sekitar 0.01 atau 0.02 persen dari APBN", sambungnya.

Seperti diketahui sebelumnya yang dikutip oleh Harian Kompas edisi Rabu ( 8/3/17).berdasarkan hasil survey yang dilakukan Global Corruption Barometer, DPR telah dijadikan lembaga paling korup di Indonesia pada tahun 2016.

Survei GCB dilakukan di 16 negara di Asia Pasifik pada Juli 2015 hingga Januari 2017 kepada 22.000 responden.

"Untuk Indonesia sendiri, setidaknya selama tiga tahun terakhir " kata peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei GCB, Selasa ( 7/3/17 ) di Jakarta.

Hasil survei yang dilakukan itu sudah dikonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat didalam kasus korupsi.

Salah satunya adalah kasus korupsi didalam pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012 yang akan di sidangkan pada 9 Maret mendatang.(Berita Analisa Terkini)