Berita Analisa Terkini - KPK mempertanyakan format surat panggilan DPR kepada tersangka Miryam S Haryani. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan KPK tidak mengerti tentang Undang-Undang.
Surat tersebut ditandatangai oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bukan oleh Ketua Pansus Angket KPK. Fadli mengakui memang dirinya yang meneken surat itu, dan ini telah sesuai dengan UU no 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Ini mereka tidak mengerti Undang-Undang. Di DPR itu yang bisa menandatangani yakni Pimpinan DPR. Alat kelengkapan dewan termasuk Pansus tidak bisa menandatangani langsung," ujar Fadli kepada tribunnews, Selasa (20/6/2017).
Fadli menerima surat jawaban KPK atas surat DPR yang ditujukan untuk memanggil Miryam. Dia membaca bahwa KPK tidak setuju dengan tandatangan yang ditekennya.
"Ini juga terdapat dalam surat balasan dari KPK bahwa surat tersebut tidak jelas. Padahal itu mekanisme UU MD3 yang telah berjalan tiga tahun," ucap Fadli.
Menurut Fadli, masalah format surat-menyurat ini adalah hal yang elementer saja. Semestinyanya Pimpinan KPK mengetahui tentang hal ini. Fadli menandatangani surat itu lantaran dia merupakan Pimpinan DPR Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan kritiknya tentang Pansus Angket KPK. Syarif mempertanyakan tujuan dibentuknya pansus di DPR itu, termasuk surat pemanggilan Miryam.
"Jadi, jika ada surat pemanggilan seperti itu, sebenarnya kami ingin mempertanyakan, ini dari segi formalitas surat ini salah? Karena ditandatangani Wakil Ketua DPR, bukan oleh Ketua Panitia Hak Angket," sebut Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jln Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/06/2017) kemarin. (Berita Analisa Terkini)
