Berita Analisa Terkini - Presiden Duterte berbicara kepada para aktivis yang menggelar protes di Manila pada Senin (24/07/2017) menentang kebijakannya dalam pemberantasan narkoba. Seperti yang diberitakan Reuters, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji untuk melanjutkan kebijakan tegas dalam memberantas peredaran narkoba yang seringkali memakai kekerasan.
Dalam pidato kenegaraan pada Senin (24/07/2017) itu, Presiden Duterte juga menegaskan tekanan internasional ataupun kecaman pedas terhadap kebijakannya tidak akan pernah menyurutkan komitmennya dalam memberantas narkoba.
"Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, perang melawan narkoba akan dilanjutkan karena itulah yang menjadi pangkal persoalan dari begitu banyak keburukan dan penderitaan," ujar Duterte.
"Pemberantasan akan dilakukan secara terus menerus meskipun adanya tekanan internasional dan tekanan di dalam negeri, pemberantasan tidak akan berhenti sampai mereka yang terlibat paham bahwa mereka mesti menghentikan aksinya. Mereka mesti menghentikannya karena pilihannya cuma ada penjara atau neraka."
Hampir 9.000 pemakai dan pengedar meninggal dunia di tangan kepolisian dan pihak-pihak yang diberi mandat negara untuk membunuh mereka tanpa proses peradilan sejak Rodrigo Duterte menjadi presiden tanggal 30 Juni 2016 lalu.
Di bagian lain pidatonya, Presiden Duterte meminta parlemen Filipina kembali menegakkan hukuman mati.
"Saya meminta Kongres untuk mengesahkan rancangan UU guna memberlakukan kembali hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan mengerikan, khususnya penyelundupan narkoba ilegal," ungkap Duterte sebagaimana dilansir kantor berita AFP.
Majelis Rendah tahun ini telah mengesahkan rancangan UU itu, namun Senat belum memberikan persetujuan. Kalangan yang menentang Duterte menuding presiden mendorong kepolisian, warga dan tentara bayaran menembak langsung para tersangka pengedar narkoba dan pemakai.
Di sisi lainnya presiden memperoleh dukungan besar dari warga Filipina. Duterte bersikukuh atas kebijakannya dengan dalih negara dilanda penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan bahwa kepolisian cuma berwenang untuk menembak apabila dalam keadaan terancam oleh tersangka.
Pidato kenegaraan presiden pada Senin (24/07/2017) juga diwarnai aksi protes, termasuk mereka yang menentang cara Duterte menangani narkoba dan pemberlakuan darurat militer di Filipina selatan. (Berita Analisa Terkini)