Berita Analisa Terkini - Pansus Hak Angket KPK di DPR diisi oleh partai-partai pendukung pemerintah. LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) lalu mengutarakan Presiden Jokowi seperti macan ompong lantaran seolah membiarkan parpol-parpol pendukungnya menggulirkan Pansus Angket KPK.
PDIP, sebagai parpol tempat Jokowi bernaung tidak mempersoalkan tudingan itu. PDIP malah memamerkan kinerja parpol pemerintahan tentang Perppu No 1/2017 soal keterbukaan informasi pajak.
"Jika kami ikutin pengamat, silang sengkarut pengamat kita stres. Biarkan saja, yang penting efektif. Perppu berjalan lancar, Perppu 1/2017 juga berjalan lancar," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno ketika dihubungi, Rabu (26/07/2017).
Mengenai Pansus Hak Angket KPK, PDIP menilai keluarnya Gerindra dari Pansus lantaran ada kompromi di Undang-Undang Pemilu. Begitu presidential threshold tidak di angka nol persen, Gerindra keluar.
"Gerindra menjadikan keanggotaannya dalam pansus sebagai alat tawar menawar. Begitu dia meminta PT tidak nol, dia keluar," ujar Wakil Ketua F-PDIP ini.
PDIP sampai saat ini tidak mau mengikuti langkah Gerindra keluar dari Pansus Angket KPK. Mengenai Jokowi yang dinilai tidak bisa mengendalikan koalisinya di DPR, PDIP memiliki pendapat lain.
"Tidak, karena Pak Jokowi mengungkapkan itu kasih wilayah DPR. Itu kan wilayah legislatif, hak angket wilayah DPR. Seperti dulu, apa Pak SBY minta tarik partainya dari Pansus Century? Demokrasi bisa bekerja dengan baik jika ada lembaga menghormati peran masing-masing," tandasnya. (Berita Analisa Terkini)
